Sekilas Tentang Kutai Barat
Kabupaten Kutai Barat merupakan Kabupaten baru yang pada tanggal 12 Oktober 2007 lalu genap berusia 8 tahun hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999. Secara geografis Kutai Barat terletak diantara 113045’05”-116031’19” BT dan 1031’35”-1010’16” LS, sedangkan secara administratif: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Negara Sarawak (Malaysia Timur; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir; Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat berdasarkan data BPS pada tahun 2007 adalah 147.161 jiwa dengan kepadatan rata-rata 4,12 jiwa/km² yang terbagi dalam 223 desa dan 21 kecamatan. Letak Desa-desa pada umumnya berada di Daerah tepian sungai (119 desa), di daerah dataran (86 desa) dan di lereng/punggung bukit (18 desa). Mayoritas Penduduk Kabupaten Kutai Barat adalah Masyarakat Adat, yang terdiri dari bermacam suku, bahasa, adat-istiadat serta kultur dan budayanya. Konsepsi kepemilikan wilayah-wilayah Adat (kawasan kelola) dipahami mereka secara utuh dalam satu kesatuan berdasarkan faktor genealogis dan teritorial yang ada , berdasarkan asal-usul (sejarah) yang sudah ada secara turun-temurun jauh sebelum Repulik Indonesia ada.
Disisi lain bila mengacu pada RTRWP yang dibuat pada Tahun 1998, Kabupaten Kutai Barat memiliki luas 3.162.870 ha yang terdiri dari (a) Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 932.266 ha, (b) Kawasan Hutan (Hutan Produksi) 1.481.066 ha, (c) Hutan Lindung (HL) 744.038 ha, dan (d) Cagar Alam 5.500 ha. Dari angka di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan wilayah, 70,5 % wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yaitu hutan Produksi, Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi. Sedangkan sisanya 29,5 % adalah merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), (Potret Kuhutanan Kutai Barat, Tim KK-PKD 2000).
Dari data di atas diketahui luas kawasan hutan yang terdiri dari berbagai segmen seperti yang telah disebutkan sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi basis pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan dan perikanan, khususnya di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
Walaupun wilayah yang tersedia cukup luas, tetapi para investor yang ingin bekerjasama dengan masyarakat mengalami kesulitan sebab status tanah adalah tanah negara yang proses perijinannya memerlukan dana yang besar. Sementara itu, masyarakat kampung tidak memiliki dana dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, Kutai Barat perlu mempunyai sistem pengelolaan dimana pemanfaatan sumber daya alam diatur sepenuhnya oleh kampung, baik melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan atau dengan swakelola.
Pemegang HPH yang menguasai jutaan hektar hutan Kutai Barat telah mengeksploitasi dengan tidak terkendali, yang mengakibatkan proses regenerasi hutan alam terputus. Telah terjadi kerusakan, erosi dan kebakaran hutan besar-besaran pada tahun 1982/1983 di Kalimantan yang diperkirakan mencapai 3,5 juta hektar, yang terdiri dari 1,8 juta hektar hutan primer dan 1,4 juta hektar hutan yang terdiri dari hutan bekas tebangan (IFFM &SFMP, Nopember 1999) dan kejadian itu terjadi juga di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kejadian yang sama terjadi pada tahun 1997/1998, dan upaya pemilik HPH untuk menyelamatkan hutan raya Kalimantan tersebut tidak memadai. Akibatnya perekonomian daerah dirugikan dan ada dampak sosial yang sangat luas khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Walaupun pengelolaan hasil hutan Kutai Barat telah memberi sumbangan dana pembangunan yang besar di tingkat nasional, namun di Kalimantan Timur tidak terdapat hasil pembangunan yang menonjol. (Sumber : catatan Peta-Pihak 2001, yang di perbaharui dengan data terkini tahun 2007).
Kabupaten Kutai Barat merupakan Kabupaten baru yang pada tanggal 12 Oktober 2007 lalu genap berusia 8 tahun hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999. Secara geografis Kutai Barat terletak diantara 113045’05”-116031’19” BT dan 1031’35”-1010’16” LS, sedangkan secara administratif: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Negara Sarawak (Malaysia Timur; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir; Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat berdasarkan data BPS pada tahun 2007 adalah 147.161 jiwa dengan kepadatan rata-rata 4,12 jiwa/km² yang terbagi dalam 223 desa dan 21 kecamatan. Letak Desa-desa pada umumnya berada di Daerah tepian sungai (119 desa), di daerah dataran (86 desa) dan di lereng/punggung bukit (18 desa). Mayoritas Penduduk Kabupaten Kutai Barat adalah Masyarakat Adat, yang terdiri dari bermacam suku, bahasa, adat-istiadat serta kultur dan budayanya. Konsepsi kepemilikan wilayah-wilayah Adat (kawasan kelola) dipahami mereka secara utuh dalam satu kesatuan berdasarkan faktor genealogis dan teritorial yang ada , berdasarkan asal-usul (sejarah) yang sudah ada secara turun-temurun jauh sebelum Repulik Indonesia ada.
Disisi lain bila mengacu pada RTRWP yang dibuat pada Tahun 1998, Kabupaten Kutai Barat memiliki luas 3.162.870 ha yang terdiri dari (a) Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 932.266 ha, (b) Kawasan Hutan (Hutan Produksi) 1.481.066 ha, (c) Hutan Lindung (HL) 744.038 ha, dan (d) Cagar Alam 5.500 ha. Dari angka di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan wilayah, 70,5 % wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yaitu hutan Produksi, Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi. Sedangkan sisanya 29,5 % adalah merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), (Potret Kuhutanan Kutai Barat, Tim KK-PKD 2000).
Dari data di atas diketahui luas kawasan hutan yang terdiri dari berbagai segmen seperti yang telah disebutkan sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi basis pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan dan perikanan, khususnya di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
Walaupun wilayah yang tersedia cukup luas, tetapi para investor yang ingin bekerjasama dengan masyarakat mengalami kesulitan sebab status tanah adalah tanah negara yang proses perijinannya memerlukan dana yang besar. Sementara itu, masyarakat kampung tidak memiliki dana dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, Kutai Barat perlu mempunyai sistem pengelolaan dimana pemanfaatan sumber daya alam diatur sepenuhnya oleh kampung, baik melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan atau dengan swakelola.
Pemegang HPH yang menguasai jutaan hektar hutan Kutai Barat telah mengeksploitasi dengan tidak terkendali, yang mengakibatkan proses regenerasi hutan alam terputus. Telah terjadi kerusakan, erosi dan kebakaran hutan besar-besaran pada tahun 1982/1983 di Kalimantan yang diperkirakan mencapai 3,5 juta hektar, yang terdiri dari 1,8 juta hektar hutan primer dan 1,4 juta hektar hutan yang terdiri dari hutan bekas tebangan (IFFM &SFMP, Nopember 1999) dan kejadian itu terjadi juga di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kejadian yang sama terjadi pada tahun 1997/1998, dan upaya pemilik HPH untuk menyelamatkan hutan raya Kalimantan tersebut tidak memadai. Akibatnya perekonomian daerah dirugikan dan ada dampak sosial yang sangat luas khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Walaupun pengelolaan hasil hutan Kutai Barat telah memberi sumbangan dana pembangunan yang besar di tingkat nasional, namun di Kalimantan Timur tidak terdapat hasil pembangunan yang menonjol. (Sumber : catatan Peta-Pihak 2001, yang di perbaharui dengan data terkini tahun 2007).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar